MEDIACREATIVEID.COM – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S. Sos., M.H., menyatakan dukungannya dalam pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Al Haris, Regsosek sangat membantu Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengindentifikasi data dan mendata masyarakat secara valid sesuai dengan kondisi ekonomi setiap keluarga.
Cara kerja Regsosek sendiri dengan mencacah ulang masyarakat Indonesia sehingga diperoleh data real mengenai tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tersebut.
Pernyataan Al Haris tentang Regsosek dikemukakan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang bertajuk “Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat”, yang diselenggarakan di Hotel BW Luxury Jambi pada Rabu 14 September 2022.
Baca juga: Kerjasama Smesco Indonesia dengan BPOM Permudah Izin Bagi UMKM, Yuk Pelajari!
Dilansir Mediacreativeid.com dari laman jambiprov.go.id, Kamis 15 September 2022, Al Haris menjelaskan bahwa Regsosek merupakan pendataan seluruh penduduk yang mencangkup profil dan kondisi sosial ekonomi yang sangat beragam mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial.
Kelengkapan data dan tersedianya informasi yang menyeluruh mengenai kondisi sesungguhnya masyarakat, harapannya akan semakin memudahkan pemerintah dalam menciptakan program-program yang tepat sasaran.
Gubernur Jambi juga sangat mengapresiasi dengan terselenggaranya Rakorda kali ini, karena membantu pemerintah dalam membuka wawasan tentang kependudukan sehingga mudah dalam mengidentifikasi masyarakat yang rentan, miskin, miskin ekstrim terutama dalam perlindungan sosial dan tanggap darurat kebencanaan.
Baca juga: Kemiskinan Ekstrim Nol Persen Target Pemerintah Tahun 2024, Siapakah Mereka?
Sebagai informasi, Regsosek dirancang konsepnya oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sejak 2020, dan merupakan pendataan awal untuk wilayah Jambi.
Terakhir dalam sambutannya, Al Haris mengatakan kelengkapan Regsosek menjangkau manfaat yang lebih luas, seperti pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan inklusi keuangan, dan program lainnya sehingga mendorong pembangunan di pusat dan daerah sehingga terwujudnya Indonesia membangun secara inklusi.
