MEDIACREATIVEID.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) bersama pemerintah Indonesia terus berupaya menciptakan ekosistem halal nasional.
Ekosistem halal nasional menjadi jembatan bagi pemerintah dalam mencapai target Indonesia menjadi negara produsen halal nomor satu di dunia pada tahun 2024.
Dalam mewujudkan ekosistem halal nasional, BPJPH gencar melakukan dengar pendapat (public hearing) dan temu konsultasi dengan para pelaku usaha di seluruh Indonesia.
Kemarin public hearing dan temu konsultasi ke 29 diselenggarakan oleh BPJPH di Surabaya, Jawa Timur yang dihadiri oleh 100 pelaku usaha dan stakeholder jaminan produk halal demi mewujudkan ekosistem halal nasional pada Senin, 5 September 2022.
Baca juga: Kemenag Buka Sertifikasi Halal Gratis bagi 300 Ribu UMK, Yuk, Catat Persyaratannya!
Dilansir Mediacreativeid.com dari kemenag.go.id pada Selasa 6 September 2022, acara tersebut dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto dan juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur Drajat Irawa.
Acara yang bertajuk “Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendampingan Proses Produk Halal (PPH)”, Hadiyanto sebagai salah satu pembicara mengapresiasi upaya BPJPH dalam mengakselerasi sertifikasi halal bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Hadiyanto mengungkapkan bahwa prioritas pemerintah mendorong pengembangan produksi produk halal nasional dengan pelaku UMKM sebagai pemeran utamanya.
Hal senada juga diutarakan oleh Drajat Irawa, yang sangat mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan BPJPH seperti Sihalal, Public Hearing, Temu Konsultasi dan lain sebagainya untuk meningkatkan perekonomian bagi warga di Jawa Timur.
Di lain tempat, Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, secara daring menyampaikan ajakan bagi pelaku UMK untuk segera mendaftarkan usahanya dalam program sertifikasi halal gratis (Sehati) tahap dua yang berlangsung hingga tanggal 17 September 2022.
Baca juga: Dirjen PHU Kemenag Kunjungi Tempat Pembuatan Kiswah Ka’bah di Makkah
Program Sehati tahap dua kali ini menjangkau lebih banyak pelaku UMK dengan menyediakan kuota sebanyak 324.824 untuk seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur.
Diharapkan bisa akselerasi sebagaimana Jawa Tengah dan Jawa Barat, mengingat data produk halal usaha mikro di Jawa Timur mencapai 67 persen.
Untuk itu, Aqil Irham meminta Satuan Tugas (Satgas) Halal Kanwil Kemenag Jawa Timur gencar melakukan kerjasama dan berkolaborasi dalam upaya akselerasi sertifikasi halal di Jawa Timur.
Program akselerasi sertifikasi halal bila dikerjakan secara maksimal akan memudahkan tumbuhnya ekosistem halal nasional di Indonesia.
