MEDIACREATIVEID.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan Indonesia berniat menghapuskan kemiskinan ekstrim sepenuhnya pada 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD saat berbicara dalam sidang regular HAM PBB (OHCHR) di Jenewa, Swiss, Senin 13 Juni 2022.
Program Pengentasan kemiskinan ekstrem dan kelaparan adalah Tujuan Pembangunan Milenium pertama (MDGI) yang disepakati oleh 189 negara anggota PBB tahun 2000.
Penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di targetkan MDGI hingga separuhnya pada tahun 2015, tujuan tersebut dicapai lima tahun lebih cepat.
PBB mendefinisikan bahwa Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia.
Dirangkum Mediacreativeid.com dari berbagai sumber bahwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2021 adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa.
Sedangkan tingkat kemiskinan nasional per September 2021 adalah 9,71 persen atau 26,5 juta jiwa.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim pada tanggal 8 Juni 2022.
Komitmen pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrim enam tahun lebih cepat dari target tujuan pembangunan berkelanjutan (Suistanable Development Goals) dari tahun 2030 menjadi 2024 tertuang dalam inpres tersebut.
Siapakah penduduk Indonesia yang termasuk miskin Ekstrim?
Penduduk yang termasuk miskin ekstrim adalah mereka yang memiliki pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan ekstrim.
Garis kemiskinan internasional menjadi standar yaitu setara dengan US $ 1,9 PPP atau Rp 11.941,1 per kapita/hari.
Menurut jenis pekerjaan, Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari lima puluh persen penduduk miskin ekstrim bekerja di sektor pertanian.
Empat belas persen bekerja di sektor perdagangan, akomodasi dan makan minum, dan mereka berdagang kecil-kecilan.
Selain itu sembilan persen bekerja di sektor industri pengolahan, tujuh persen di konstruksi yaitu buruh pabrik dan bangunan.
Untuk mencapai tujuan nol persen miskin ekstrim, desain kebijakan pemerintah hendaknya dapat menyesuaikan dengan kharakteristik pekerjaan penduduk.
