MEDIACREATIVEID.COM – Wacana tentang warung tidak bisa lagi menjual LPG 3 kg akhir-akhir ini, membuat warga menuntut penjelasan terkait hal tersebut, termasuk seorang Faisal Basri.
Sebagai seorang Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri juga mempertanyakan alasan pemerintah mewajibkan masyarakat yang ingin membeli gas LPG 3 kg harus membawa KTP.
Faisal Basri justru menyampaikan, bahwa jika alasannya agar subsidi tepat sasaran, sekaligus untuk menghemat penggunaan gas, maka cara tersebut dianggap kurang tepat.
Bahkan usulan yang disampaikan oleh Faisal cukup ekstrim, yaitu supaya mengkhususkan LPG 3 kg hanya untuk pedagang keliling.
Lebih lanjut Faisal menambahkan, jika pemerintah sekalian saja menegaskan larangan LPG rumah tangga dan menggantinya dengan subsidi kompor listrik.
Baca juga :Perayaan Cap Go Meh 2023 Siap di Gelar
Dengan catatan, pemerintah membuat kompor induksi khusus dengan daya lebih kecil, agar tidak menaikkan lagi beban biaya listrik bagi masyarakat yang akan disubsidi.
Dirangkum oleh Mediavreativeid.com dari berbagai sumber, pemerintah dalam hal ini melalui PT Pertamina, sebelumnya memang telah menerapkan aturan pembeli LPG 3 kg membawa KTP untuk pendataan.
Data KTP ini nantinya akan disinkronkan dengan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Elstrim (P3KE) yang diinput ke website Subsidi Tepat milik Pertamina.
Uji cobanya sendiri, saat ini sudah dilakukan di sejumlah kota seperti Tangerang, Semarang, Batam, dan Mataram.
Tepatnya untuk pembelian LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina.
Baca juga : Misterius, Ini Kisah Kereta Api Zanetti yang Hilang di Terowongan
Namun, hal ini bukan berarti warung tidak bisa lagi menjual LPG 3 kg seperti yang dikhawatirkan masyarakat.
Penjelasan tersebut sempat disampaikan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, yang mengatakan bahwa pihaknya tengah menguji coba pembatasan LPG 3 kg.
Uji coba dilakukan di 5 kecamatan tersebut baru verifikasi tingkat sub penyalur atau pangkalan resmi Pertamina, sehingga masih ada pengecer.
Ditambahkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, pemerintah nantinya akan menggunakan data P3KE untuk diintegrasikan ke aplikasi MyPertamina secara bertahap.
Sehingga konsepnya nanti akan sama dengan pembelian BBM subsidi.
